Oleh : M. Ridha Rasyid,
Praktisi dan Pemerhati Pemerintahan

Dahulu, pada zaman Yunani kuno, politik itu digunakan sebagai cara “bermain” penguasa bersama antek anteknya untuk mengelabui rakyatnya.

Tiada hari tanpa orasi “kelabu” yang dicekokkan kepada masyarakatnya agar meyakini narasi yang disampaikan rezim, sehingga rakyat menerima dengan lapang dada “pembenaran” sepihak tersebut.

Mereka tidak pusing dengan pidato pidato yang itu itu juga. Apatisme menjadi sebuah penyakit yang menyebar ke seluruh sendi kehidupan rakyat ketika itu.

Lalu kemudian datang Aristoteles yang mengoreksi hal itu. Bahwa inti dari politik itu adalah demokrasi. Maka, sejak itu mereka mengerti bahwa tidak semua yang tersampaikan oleh rezim itu adalah bagian daripada demokrasi.
Perubahan cara berfikir mulai merebak, tetapi sayangnya, penguasa alergi dengan teori bapak demokrasi itu. Namun, sulit dibendung cara pandang filosof terkenal ini, justru semakin berkembang dan meluas aspek aspek yang melingkupi perjalanan politik menuju demokrasi.

Sekilas kisah di atas, dibarengi dengan realitas poltik saat Ini di hampir semua negara, selalu ada intrik baru yang lahir, juga dengan pengantar kata -kata yang berseberangan dengan realitas.

Cara-cara yang dugunakan rezim seperti itu selalu berulang, seakan tidak pernah meninggalkan sejarah masa lalu yang kelam.

Dalam beberapa referensi dan fakta sejarah, peristiwa bergejolaknya suatu negara ditandai beberapa faktor, antara lain, pertama, kejujuran dalam menggambarkan kondisi sesungguhnya, dimanipulasi sedemikian rupa sehingga yang mengemuka adalah keinginan penguasa.

Kedua, lembaga-lembaga negara saling berlomba menunjukkan kehebatan institusinya.

Ketiga, para pemimpin lokal dan juga di pusat pemerintahan masing-masing mengejar ambisinya tanpa pernah menginventarisir riak-riak di tengah masyarakat yang kemudian merebak.

Keempat, kelompok- kelompok yang muncul justru mengklaim dirinya mendapatkan dukungan dan simpati. Dari hal tersebut ini, terakumulasi menjadi realita yang berlawanan dengan hegemoni penguasa di tingkat pusat sehingga menjadi cikal-bakal terjadinya perang saudara.

Dalam bagian lain, pasca perang dunia kedua fenomena politik dan kekuasaan berubah, meskipun tidak total, lagi lagi sejarah berulang -dengan adanya pembaharuan metode dan penafsiran yang cukup terbuka.
Politik tidak lagi dipandang sebagai area kekuasaan saja pada pemerintahan, tetapi juga diadopsi swasta dalam menjalankan roda organisasi atau perusahaan.

Politik tidak hanya milik pusat kekuasaan, tetapi sudah menjalar pada bagian yang lebih majemuk,ini dapat kita lihat bahwa cara berfikir yang sama untuk memperoleh kekuasaan itu hanya dengan politisasi. Bukan lagi persaingan berdasar pada kemampuan.

Walaupun tidak semua bermakna negatif, tentu saja, memungkinkan menjadi seni mendeskripsikan betapa alunan nada merupakan harmonisasi berbagai kepentingan dikelola secara apik dan melahirkan irama yang “menina-bobokkan” tanpa pernah menyadari bahwa hakekatnya mereka telah dibuai janji-janji manis.

Realitas semu
Politik, sekali lagi , hanya merupakan cara. Bukan mengemukakan fakta sesungguhnya. Kalaupun ada yang sama dengan kondisi sebenarnya, hanyalah “bungkusan” agar seolah olah merupakan kondisi riil.

Selalu ada yang disembunyikan atau paling tidak diselubungi dengan berbagai fakta lain untuk menguatkan pembenaran. Sama halnya demokrasi, yang dalam sejarah terbukti tidak pernah dijalankan sebagaimana mestinya. Bahwa demokrasi itu merupakan “pakaian politik” bisa berganti warna dan modelnya, tergantung siapa yang memakainya.

Makanya, kalau kita perhatikan secara cermat politik– demikian juga demokrasi– hanyalah kiasan yang memperindah ambisi kekuasaan. Oleh karenanya, politik itu banyak tergantung pada desain orang orang yang terlibat di dalamnya. Sama dengan seorang dirijen yang mengayunkan jarinya dan sepucuk kayu sementara musik yang mengiringi mengikuti, meskipun tidak selalu seiring dengan irama itu sendiri.

Pada bagian lain , perangkat organisasi yang memperkuat kekuasaan juga punya cara melakukan “pendekatan” kepada rezim dengan memenuhi semua titah sang pemimpin. Mengapa hal itu terjadi, karena mereka juga ingin mendapatkan sebongkah efek kekuasaaan. Hubungan simbiosis-mutualisme adalah manifestasi saling ketergantungan. Kita tahu bahwa tidak ada kekuasaan yang bisa langgeng tanpa keikut-sertaan banyak pihak, pada saat yang sama pemimpin pun membutuhkan hal itu. Jadi, semua yang disaksikan dengan kasat mata adalah realitas semu.

Mengambil pelajaran
Dari apa yang pernah terjadi di masa lalu, banyak pelajaran yang dapat kita petik dan dijalankan di era modern, milenial, saat ini, antara lain, pertama, bahwa politik adalah cara yang harusnya dikelola secara baik, direncanakan secara sistematis, dengan berdasar pada kenyataan yang ada di masyarakat, kemudian itu menjadi kapital politik menyusun kekuasaan yang simanifestasikan untuk kepentingan besar suatu bangsa, kedua, partai politik, sebagai media untuk mengantarkan seseorang berkompetisi meraih kekuasaan secara dini membersihkan diri dari niat kotor, kala sudah merengkuh kursi kekuasaan, ketiga perangkat negara yang seyogyanya mengayomi rakyat untuk bisa bersikap netral ketika berhadapan dengan kekuasaan, keempat, seluruh elemen rakyat yang punya pengaruh menjadi media penyeimbang kekuasaan, bukan malah bagian dari kekuasaan untuk menipu rakyat.

Kelima, media dan pers sebagai pilar demokrasi, mengedukasi dan mengawasi dari perspektif jurnalisme yang terbuka, dan keenam, pemberdayaan masyarakat pada semua sektor bernegara dan berbangsa adalah keniscayaan jati diri warga bangsa sebagai pemilik dari kedaulatan itu. (*)

.