Sekretaris Bapenda Makassar Hadiri Sharing Session TP2DD Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tingkatkan Digitalisasi Daerah

Makassar, – Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar turut berpartisipasi dalam acara Sharing Session yang diselenggarakan bersama Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulawesi Selatan. Acara yang bertempat di Makassar ini dihadiri pula oleh delegasi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, dan Pemerintah Kota Makassar. Dengan tujuan memperkuat kerja sama dalam digitalisasi, acara ini menjadi wadah untuk berbagi pengalaman dan strategi dalam mempercepat implementasi layanan digital di berbagai sektor pemerintahan daerah.

Acara yang berlangsung sejak pagi ini dibuka dengan sambutan dari Kepala TP2DD Sulawesi Selatan, yang menekankan pentingnya penerapan sistem digitalisasi di era modern untuk mendukung pengelolaan pendapatan daerah yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa digitalisasi bukan sekadar pilihan, tetapi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap daerah agar dapat memberikan layanan publik yang lebih efektif dan efisien.

Bacaan Lainnya

Sekretaris Bapenda Kota Makassar juga menyampaikan bahwa digitalisasi di bidang pendapatan daerah memainkan peran penting dalam memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan pembayaran pajak dan retribusi secara online. Langkah ini, menurutnya, tidak hanya membantu meningkatkan pendapatan daerah tetapi juga memberikan kenyamanan bagi warga untuk bertransaksi tanpa perlu datang ke kantor Bapenda.

“Kami menyadari pentingnya transformasi digital, khususnya dalam pelayanan pajak daerah. Dengan digitalisasi, warga dapat menghemat waktu dan biaya, sementara di sisi lain kami juga mendapatkan data yang lebih akurat dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Sekretaris Bapenda Makassar.

Dalam kesempatan ini, perwakilan dari Kabupaten Sidenreng Rappang membagikan pengalamannya dalam menjalankan digitalisasi layanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis aplikasi. Kabupaten ini telah menerapkan teknologi untuk mendukung sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor dan retribusi lainnya. Pengalaman ini menjadi pembelajaran bagi daerah lain, khususnya bagi Pemerintah Kota Makassar, dalam mengembangkan teknologi yang dapat diadaptasi untuk mempermudah sistem pelayanan pajak.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui TP2DD juga mendorong kolaborasi antar-daerah untuk memperluas jaringan dan sumber daya teknologi. TP2DD Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan bahwa sinergi ini akan memudahkan pengembangan program digital yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Acara ini diharapkan dapat menghasilkan program kerja sama yang inovatif dan terintegrasi dalam penyediaan layanan publik berbasis digital.

Melalui partisipasi dalam acara Sharing Session ini, Bapenda Makassar menunjukkan komitmennya untuk terus mengembangkan sistem digitalisasi guna mendukung peningkatan pendapatan asli daerah. Menurut Sekretaris Bapenda, Bapenda Makassar berencana untuk memperluas cakupan digitalisasi layanan, termasuk dalam hal pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB), retribusi parkir, serta berbagai jenis pajak daerah lainnya.

“Kami akan segera meluncurkan aplikasi yang mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi pajak dan melakukan pembayaran secara online. Kami ingin memastikan bahwa proses ini berjalan lancar, dengan sistem yang mudah digunakan oleh semua kalangan masyarakat,” lanjut Sekretaris Bapenda. Ia juga menyampaikan harapan agar seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan pelaku usaha, turut mendukung program digitalisasi ini demi terwujudnya pelayanan publik yang optimal di Kota Makassar.

Di akhir acara, para peserta sepakat bahwa transformasi digital adalah kunci menuju pemerintahan yang lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan adanya TP2DD, diharapkan seluruh daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dapat mempercepat proses digitalisasi yang terintegrasi, sehingga mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Kesempatan ini juga diharapkan mampu menumbuhkan semangat dan komitmen antar-pemerintah daerah untuk saling mendukung dan berkolaborasi dalam membangun ekosistem digital yang kuat dan berkelanjutan.(*)