BERITA.NEWS, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad meminta kepada semua pihak untuk tunduk dan patuh terhadap keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan iuran BPJS kesehatan.

“Kami mengimbau kepada semua pihak untuk tunduk dan patuh pada putusan Mahkamah Agung tersebut,” kata Dasco kepada awak media di kantor DPR RI, Selasa (10/3/2020).

Politisi partai Gerindra tersebut melanjutkan, putusan MA atas dasar yang diajukan oleh sekelompok masyarakat yang menyatakan kenaikan BPJS Kesehatan itu adalah hal yang bertentangan dengan hukum, sehingga dibatalkan dan kemudian sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pihaknya juga akan terus mengawasi keputusan MA tersebut. Tidak ada yang boleh melanggarnya.

“Karena sudah ada keputusan Mahkamah Agung keluar, sehingga kami dari DPR RI akan mengawasi pelaksanaan dari putusan dari Mahkamah Agung tersebut,” tegas Dasco.

Mengenai imbas pada keuangan negara, karena defisit BPJS ini kan besar sekali, Dasco mengatakan, defisitnya akan dihitung ulang oleh pihak Menteri Keuangan, kemudian kepada pihak BPJS Kesehatan.

” Kita akan meminta supaya dihitung ulang lagi, karena sebenarnya defisit itu bisa dikurangi. Berdasarkan yang kami pelajari, itu banyak data-data di BPJS yang harus disinkronkan, sehingga memang dengan data-data terbaru kita bisa tahu, berapa masuknya dan berapa defisitnya,” tambah dia.

Saat ditanya mengenai masyarakat yang sudah membayar sejak Januari-Maret pihak DPR RI akan melakukan kaji ulang.

“Nanti kita akan lihat, karena ini baru sehari kita lihat perkembangannya. Kita akan kaji ulang, kita akan meminta kepada semua pihak untuk duduk bersama ditengah cobaan adanya virus corona, tentunya ada skala-skala prioritas yang nanti kita akan tentukan,” terangnya.

Srahlin Rifaid

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}

The post BPJS Kesehatan Batal Naik, Dasco: Semua Pihak Harus Tunduk dan Patuh Pada Putusan MA appeared first on Berita.News.

Sumber: https://berita.news/2020/03/10/bpjs-kesehatan-batal-naik-dasco-semua-pihak-harus-tunduk-dan-patuh-pada-putusan-ma/