TPP Tak Sesuai Harapan, Satpol-PP Blokade Balai Kota Makassar

BERITA.NEWS, Makassar – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Makassar menutup seluruh akses jalan masuk ke Balai Kota Makassar, Rabu (26/2/2020).

Hal ini dilakukan lantaran mereka keberatan dengan hasil Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang tidak sesuai dengan harapan.

Awalnya, sebagai bentuk aksi protesnya terhadap tunggakan pembayaran TPP, ratusan pegawai Satpol-PP melakukan blokade kantor balai kota Makassar di Jalan Ahmad Yani. Mereka bahkan menutup akses masuk ke dalam markas pemerintahan tersebut selama beberapa jam.

Dimana diketahui, sistem penilaian pembayaran TPP secara absensi elektronik setiap ASN baru diterapkan tahun ini. Ternyata, dua bulan berjalan sistem yang diterapkan oleh Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemkot Makassar itu mendapat banyak protes, termasuk Satpol-PP.

“Ada poin-poin tertentu yang merugikan anggota saya, sekarang hanya karena kesalahan teknis anggota saya dikurangi gajinya, lantas siapa yang akan disalahkan? Kalau soal tutup pagar itu biasa aja, karena kita mau kasih tenang dulu baru dibuka,” tegas Kepala Satpol-PP Makassar, Iman Hud, saat aksi tersebut.

Dalam tuntutannya, Iman Hud sangat menyayangkan adanya sistem yang tidak pro terhadap kinerja anggota Satpol-PP.

“Bukan pemotongan tapi input kerja dengan sistem elektronik tidak masuk. Ini kan sederhana, jadi kan saya tanya gara-gara internet lalu tidak dibayarkan gaji itu dimaafkan tidak? Dimaafkan dong, itu masalah teknis. Itu TPP tujuannya apa? Tunjangan pendapatan penghasilan. Kalau TPP dikurangi lantas apa? Yang adil dong, kita eksternal 24 jam bekerja, saya hanya minta keadilannya saja,” beber Iman.

Selain tiga bulan belum mendapat tunjangan TPP, pihaknya juga menuntut beberapa hal, seperti tidak adanya pembeda beban kerja antara anggota Satpol-PP yang harus bertugas selama 24 jam dengan ASN administrasi lainnya.

“Mereka (anggota Satpol-PP) yang bertugas di lapangan, tuntutannya harus absen, itu teknikal sekali, kalau berbicara konseptual itu luas pengertiannya. Saya sudah tiga bulan tidak terima TPP, itu saya biarkan dia berfikir, termasuk anggota saya juga sudah tiga bulan tidak terima TPP,” katanya.

Diketahui, jumlah anggota Satpol-PP sebanyak 800 lebih personel, 100 lebih diantaranya berstatus PNS, selebihnya honorer.

Sementara itu, Plt Kepala BKPSDM, Basri Rakhman mengatakan jika penerapan teknologi sebagai dasar penilaian pembayaran TPP itu sudah berjalan dua bulan ini, hanya saja memang masih dalam masa sanggah. Dalam masa sanggah ini, kata dia, menghasilkan banyak masalah teknis dari OPD, seperti keterangan gangguan jaringan, bekerja di lapangan hingga masalah teknis lainnya.

“Perbaikan itu bersumber dari kejadian di lapangan. Lalu nanti kita himpun diselesaikan satu demi satu. Memang TPP belum ada pembayaran, ini kan sekarang masih masa sanggah itu maksudnya bukan di Satpol-PP saja, di OPD lain juga demikian. Olehnya itu nanti kita himpun kita cari jalan keluarnya apakah itu karena gangguan server atau SDM yang tidak paham, ini kan seperti itu,” kata Basri.

Terkait besaran TPP yang terpotong akibat kesalahan server, pihaknya pun secara legowo untuk memakluminya, tentu dengan didasari oleh surat keterangan kepala OPD.

“Akan dimaklumi apabila terkendala teknis. Sekarang itu terpulang lagi ke SKPD-nya, kalau kepala SKPD-nya bisa menjamin misalnya bahwa yang bersangkutan memang berkinerja baik pasti akan dimaklumi. Kalau misalnya tugas ya harus ditunjukkan surat tugasnya,” ujar Basri.

Terkait tuntutan penyesuaian beban kerja, Basri mengaku akan membahasnya lebih lanjut dengan memperhatikan aturan yang berlaku.

“Kalau beban kerja sangat berat nanti kita lihat aturan mainnya karena ini kan uang satu sen dua sen ini harus dipertanggungjawabkan, bukan BKD yang menentukan, ini perwali, tim,” jelasnya.

Untuk itu, Basri berharap agar dalam masa sanggah lima hari ini kepala OPD harus koperatif dalam memasukkan sanggahan.

“Ada masa sanggah, di mana kedua belah pihak meng-clear-kan data. Kalau misalnya OPD merasa dirugikan maka oleh pimpinannya mengajukan keberatan, itu kami maklumi,” ujarnya.

Selang beberapa saat, Pj Wali Kota memanggil seluruh OPD terkait untuk duduk bersama. Mereka bertemu di rumah jabatan wali kota, Jalan Penghibur Makassar.

Dalam pertemuannya, Iqbal mengusulkan agar pembayaran TPP dua bulan terakhir dilakukan dengan manual tanpa mempertimbangkan absensi elektronik. Hal itu, berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah singkat kemarin.

Iqbal bahkan mengaku, jika inti dari permasalahan ini terletak pada kurangnya sosialisasi sehingga menyebabkan ketidakpahaman antar kepala OPD.

“Jadi memang selama ini pihak Badan Kepegawaian Daerah mesosialisasikan ini barang hanya kepada operator, hanya kepada operator pengelola sistem yang ada di kantor masing-masing. Nah operator ini tidak menjelaskan, mungkin karena dia takut atau apa, bahwa ada sistem-sistem yang memang sangat dinamis. Makanya kita jadwalkan mulai Senin disosialisasikan ini sistem kepada kepala-kepala unit kerja, Kepala OPD dan sekretarisnya supaya bisa menyampaikan semua kepada bawahannya,” jelas Iqbal.

. Ratih Sardianti Rosi