BugisPos – Perkembangan regulasi yang menghendaki pejabat di lingkup Pemprov Sulsel maupun semua pejabat di lingkup pemerintah kabupaten/kota di Sulsel, kini telah melangkah lebih maju di Sulsel.
Ke depan semua pejabat yang akan menduduki jabatan di Pemprov Sulsel maupun di kabupaten/kota, harus terakreditasi lebih dulu melalui UPT Penilaian Potensi dan Kompetensi BKD Sulsel.
Hal itu mulai berlaku sejak Kamis 20/2/20, setelah dilaksanakan penyerahan Hasil Akreditasi bagi 6 (enam) Lembaga Penilaian Kompetensi di seluruh Indonesia, termasuk BKD Sulsel.Kepala BKD Sulsel, Asri Sahrun Said kepada BugisPos via WA, Kamis, 20/2/20, mengatakan, sertifikat akreditasi untuk BKD Sulsel diserahkan langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara kepada dirinya, dan disaksikan oleh Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara.
Sertifikat layak menyelenggarakan penilaian kompetensi
Dikatakan, akreditasi diberikan kepada BKD Pemprov Sulsel, berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 yang salah satu amanatnya adalah mewajibkan bagi seluruh lembaga penilaian kompetensi untuk distandarisasi mulai dari aspek organisasi; SDM; dan Metode & Pelaksanaan.
UPT Penilaian Potensi dan Kompetensi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah 1 (satu) dari 6 (enam) lembaga penilaian kompetensi yang telah mendapatkan pengakuan kelayakan untuk melakukan penilaian kompetensi yang telah memenuhi standar.
5 (lima) instasi dimaksud, antara lain mendapatkan peringkat akreditasi A yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Kementerian PU-PR, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogjakarta sementara satu instansi yaitu Kota Bandung dengan peringkat akreditasi B
Asri mengatakan, agar pengakuan kelayakan ini diharapkan dapat menjadi salah satu elemen yang dapat mendukung kebijakan Gubernur Sulawesi Selatan dalam hal percepatan reformasi birokrasi di Sulawesi Selatan dalam rangka implementasi sistem merit ke depannya (Zhoelfikar)