Ketua LBH Maspul, Hendrianto Jufri, SH

 

Ketua LBH Maspul, Hendrianto Jufri, SH mengkeritsi kebijakan Wakil Bupati Enrekang, Asman, SE. Hal ini lantara, rencananya untuk memberhentikan sejumlah tenaga honorer dengan alasan membebani anggaran APBD itu tidak manusiawi dan tidak tahu diri sebagai pejabat publik.

“Harus pak Wakil bupati dan jajarannya tahu diri, instropeksi, apa yang dia sudah lakukan untuk kemajuan daerah dan juga berapa banyak sumbangsi parah tenaga honorer untuk kemajuan daerah dengan upah mulai Rp.300.000 perbulan,” kata Ketua LBH Maspul, Hendrianto Jufri, SH, Minggu (1/09/2019).

Menurutnya upah sebesar itu sangat jauh dari standar hidup layak, dan dapat dipastikan tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup selama sebulan, terlebih bagi yang sudah berkeluarga. Disamping itu sistem pembayaran gaji pertriwulan, tentu sudah jelas memberatkan para honorer.

Hendrianto Jufri, SH menegaskan wakil Bupati terlalu seenaknya mengeluarkan pernyataan keberadaan tenaga honorer, hanya menjadi beban APBD. Semestinya, yang harus di koreksi adalah soal pengadaan mobil dinas baru untuk pejabat utama.

“Mobil dinas lamakan masih ada dan sangat layak. harusnya kembalikan dirinya apakah sebanding kontribusinya daerah dengan berbagai macam fasilitas dan tunjangan yang mereka dapatkan,” ungkapnya.

Ketua LBH Maspul ini, membandingkan fasilitas yang didapatkan oleh pejabat, tidak sama dengan tenaga horer. Ia mempertanyakan siapa sebenarnya yang membebani anggaran, jika kenyataannya seperti itu.

“Pemkab harusnya tau cara menghargai dan memperlakukan honorer, misalnya saja di kabupaten lain seperti Luwu Timur yang justru menaikkan Upah honorer mereka menjadi 750 ribu perbulan,” tambahnya.

Dirinya bahkan menyatakan sikap tegas mengawal kebijakan tersebut, bersama beberapa lembaga lainnya. Semestinya sebagai wakil kepala daerah harusnya jelih melihat anggaran mana yang di pangkas, contoh Anggaran perjalanan dinas yang nilainya Fantastis, makan minum, serta anggaran lainnya.

“Kami dari LBH Maspul dengan kawan-kawan Lembaga lainnya tegas menyatakan bahwa akan mengawal dan siap bersama-sama dengan masyarakat akan melaporkan wakil bupati manakala dalam pelaksanaan evaluasi honorer itu ada pelanggaran dan diskriminasi”, tegasnya.

Sebagai pejabat penting Asman harus tahu diri dan belajar bersikap, sehingga tidak sembarang mengeluar pernyataanya tidak manusiawi. Wakil bupati, juga mengingat sumbangsi tenaga honorer untuk kemajuan daerah dengan upah mulai Rp.300.000 perbulan.

“Jelas pendapatan segitu jauh dari standar hidup layak, dan dapat dipastikan tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka selama sebulan apalagi bagi yang sudah berkeluarga,” sebutnya.

Selain itu gaji yang dibayarkan hanya pertiga bulan, di nilai tidak berperi kemanisian, tanpa fasilitas tak sebanding dengan pengabdian dan pengorbanannya. Berbeda halnya wakil bupati dan jajarannya, Gaji pokok jelas, fasilitas kendaraan dan rumah dinas, tunjangan jabatan, makan minum sangat kontras.

Ia meminta wakil Bupati Enrekang mengoreksi diri atas anggaran pembelian mobil dinas barunya yang mana anggarannya cukup besar.

“Lalu entengnya wakil bupati mengeluarkan stetmen bahwa tenaga honorer itu membebani anggaran daerah, dimana rasa kemanusiaannya?.
Harusnya soal pengadaan mobil dinas baru untuk pejabat utama, mobil dinas lamakan masih ada dan sangat layak, kembalikan dirinya apakah sebanding kontribusinya daerah dengan berbagai macam fasilitas dan tunjangan yang mereka dapatkan,” ungkapnya lagi.

Pemkab Enrekang harusnya tau cara menghargai dan memperlakukan tenaga honorer, misalnya saja di kabupaten lain seperti Luwu Timur yang justru menaikkan Upah honorer mereka menjadi 750 ribu perbulan.(Nur)