Makassar, – Langit pagi di Jalan Bulusaraung tampak cerah, tapi ada kegelisahan yang menggantung di udara. Warga di sekitar kawasan itu sudah lama memperhatikan kejanggalan yang terjadi di lingkungan mereka—sebuah bangunan yang awalnya hanya akan berdiri setinggi tiga lantai kini menjulang dengan tujuh lantai. Kekhawatiran akan keselamatan akhirnya membawa perhatian Komisi C DPRD Kota Makassar.
Dipimpin oleh Azwar, Komisi C melakukan inspeksi mendadak ke lokasi. Sidak ini bukan tanpa alasan: banyak laporan warga yang merasa terancam dengan kehadiran bangunan tersebut. “Kami takut bangunan itu ambruk atau terjadi kebakaran. Jalan kecil, pemadam susah masuk,” ujar Halimah (49), warga yang rumahnya hanya berjarak dua meter dari gedung tersebut.
Gedung yang berada di kawasan padat penduduk ini menimbulkan beragam dampak: mulai dari gangguan privasi, potensi bahaya struktural, hingga kekhawatiran akan terganggunya jalur evakuasi jika terjadi bencana.
Dalam sidaknya, Komisi C menemukan bahwa ada perbedaan mencolok antara rencana awal yang diajukan dalam izin dengan realisasi di lapangan. Bangunan yang seharusnya hanya tiga lantai, kini berdiri tujuh lantai tanpa informasi ke publik atau konsultasi ke masyarakat sekitar.“Kami mendengar langsung keluhan warga. Ini bukan hanya soal izin bangunan, tapi juga soal rasa aman dan hak masyarakat untuk tinggal di lingkungan yang layak,” kata Azwar.
DPRD juga menyayangkan lemahnya pengawasan dari instansi teknis selama proses pembangunan. “Seharusnya dinas-dinas terkait melakukan monitoring sejak awal. Jangan tunggu warga resah baru turun tangan,” ujarnya.
Warga kini menunggu langkah nyata dari DPRD dan Pemerintah Kota. Mereka berharap gedung tersebut bisa ditinjau ulang, bahkan dibongkar sebagian jika terbukti melanggar hukum dan membahayakan keselamatan.“Saya cuma ingin tidur tenang. Anak saya juga sering tanya, ‘Kalau gedung itu roboh, rumah kita kena nggak?’ Saya bingung jawabnya,” ujar Fitri, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di seberang bangunan.
Dengan sidak ini, harapan baru pun muncul: bahwa suara warga akan lebih didengar, dan keselamatan bukan lagi jadi hal yang bisa dinegosiasikan demi keuntungan.(*)