Syamsuddin Karlos Dorong Percepatan Pembangunan Pertanian dan Kelautan Jeneponto

KAREBA.CO ,Makassar,- Legislator Partai Amanat Nasional Sulawesi Selatan, Syamsuddin Karlos menilai Kabupaten Jeneponto memiliki dua sektor unggulan yang dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Menurut Ketua Fraksi PAN DPRD Sulsel ini, umumnya masyarakat Jeneponto bergerak di dua sektor tersebut yakni pertanian dan kelautan.

“Sebenarnya potensi sumber daya alam Jeneponto sangat besar, untuk mensejahterakan masyarakat,” ujar Karlos, sapaan akrab Syamsuddin Karlos di kantor DPRD Sulsel, Senin ini.

Karlos berpendapat untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Jeneponto, dibutuhkan peningkatan infrastruktur yang maksimal untuk mendukung program strategis di bidang pertanian dan kelautan.

“Hanya butuh 2 tahun untuk melaksanakan program strategis khususnya di sektor pertanian dan kelautan, setelah 2 tahun kan kelihatan kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,”ujarnya.

Syamsuddin Karlos yang juga merupakan tokoh masyarakat Jeneponto , memiliki niat untuk mempercepat pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata.

“Program Pembangunan daerah terutama ekonomi dan kesejahteraan masyarakat harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat, dan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat harus nampak,dan terlihat secara nyata,’ tuturnya.

Adapun Symsuddin Karlos, merupakan salah satu tokoh masyarakat Jeneponto, yang digadang-gadang bakal maju sebagai calon Bupati pada Pilkada Jeneponto 2024 mendatang.

“Dibutuhkan juga program bantuan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang diberikan secara adil dan merata, ini komitmen saya sebagai putra daerah, saya tidak akan lari dari komitmen saya memajukan Jeneponto Kedepan,”tegas Karlos.

Selama beberapa periode sebagai Anggota DPRD Sulsel, Karlos tetap fokus untuk memaksimalkan program pembangunan di beberapa sektor di Jeneponto.

“Jika kelak saya diberi amanah memimpin Kabupaten Jeneponto periode mendatang, Hukum saya selama 10 tahun kalau saya tidak mampu meningkatkan pembangunan daerah, melaksanakan program ekonomi yang adil dan merata kepada masyarakat,” tegas Karlos.(*)