Makassar, — Masih minimnya serapan anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Makassar hingga masuk triwulan ketiga, mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar.
Anggota DPRD Makassar Kasrudi mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kinerja dan serapan OPD di triwulan ketiga.
“Memang penggunaan anggaran perlu kehati-hatian, apalagi program yang tidak terlalu krusial. Kita akan pertanyakan ini nanti saat monev, karena sepertinya OPD ini masih minim sekali serapannya,” katanya, Senin (14/10/2024).
Pihaknya akan meminta percepatan karena sudah di ujung tahun. “Kita sudah mau bahas APBD Pokok 2025. Kalau dinas tidak mampu jalankan atau berkinerja buruk maka ganti saja,” tegas Legislator Fraksi Gerindra ini.
“Ini kan banyak sekali program strategis belum berjalan, utamanya jalan, drainase, dan program lainnya. Kita tidak mau banyak silpa lagi karena persoalan OPD tidak mampu mengimbangi program yang sudah diusulkan di anggaran,” tuturnya.
Diketahui, realisasi belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar hingga triwulan III atau 30 September 2024 sebesar 47,14 persen.
“Kalau kita lihat dari pengawasan kami, pak wali mengatakan banyak OPD realisasi serapan anggaranya di bawah 50 persen. Seharusnya kan sudah di atas 60-70 persen. Ini harus menjadi catatan pemkot,” kata anggota DPRD Makassar lainnya, Irmawati Sila.
“Yah kita harap ini menjadi fokus untuk bekerja maksimal hingga akhir tahun, kita reses nanti,” tambahnya.(*)