Makassar, — Pertamina mulai memberlakukan sistem barcode untuk pembelian BBM bersubsidi, seperti pertalite dan solar, di beberapa wilayah Sulawesi Selatan, termasuk Makassar.
Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran.
Menanggapi hal ini, Anggota DPRD Makassar, Azwar Rasmin, memberikan sejumlah masukan terkait penerapan sistem barcode ini.
Menurutnya, meskipun kebijakan ini memiliki tujuan yang baik, penting bagi Pertamina untuk memastikan masyarakat siap dan memahami sistem yang diterapkan, terutama bagi mereka yang akan terdampak langsung, yakni pengguna BBM bersubsidi.
Azwar menyoroti perlunya peningkatan sosialisasi yang lebih luas sebelum kebijakan ini diterapkan secara menyeluruh.
Ia mengingatkan bahwa masyarakat, khususnya pengguna BBM bersubsidi, harus mendapatkan informasi yang jelas dan memadai agar tidak terjadi kebingungan di lapangan.
“Pertamina sebaiknya mengedepankan sosialisasi yang menyeluruh sebelum kebijakan barcode ini diterapkan secara penuh. Ini penting agar masyarakat tidak terkejut dan siap dengan perubahan yang ada,” ujar Azwar, Selasa, 1 Oktober 2024.
Legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut juga menyarankan agar Pertamina mempertimbangkan kondisi masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi. Ia mengusulkan solusi yang lebih sederhana dan mudah diakses oleh masyarakat, seperti menggunakan KTP sebagai alat verifikasi.
“Mungkin penggunaan KTP sebagai pengganti barcode bisa menjadi opsi yang lebih mudah bagi masyarakat. Tujuannya tetap sama, yakni memastikan subsidi BBM tepat sasaran, namun dengan metode yang lebih familiar,” jelasnya.
Azwar berharap masukan ini dapat dipertimbangkan oleh Pertamina untuk meningkatkan efektivitas kebijakan sekaligus memudahkan masyarakat.
Ia mengakui bahwa upaya menghindari penyalahgunaan BBM bersubsidi merupakan langkah positif, namun harus diiringi dengan pendekatan yang inklusif dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. (*)