MAKASSAR – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dengan menggelar rapat koordinasi bersama tim teknis terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pelatihan Online Single Submission (OSS) berbasis risiko. Rapat tersebut berlangsung di ruang rapat DPMPTSP Kota Makassar pada Rabu (28/08/2024).
Rapat yang dipimpin oleh Kepala Bidang Kebijakan Advokasi, Data, Pengaduan, dan Sistem Informasi Layanan ini diikuti oleh tim teknis perizinan dari berbagai sektor, termasuk Perdagangan dan Industri, Perikanan dan Kelautan, serta Pertanian. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antar tim teknis di DPMPTSP Kota Makassar, membahas tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas, serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di Kota Makassar.
Dalam rapat tersebut, Kepala Bidang Kebijakan Advokasi menekankan pentingnya koordinasi yang solid antara tim teknis dalam melaksanakan tugas-tugas perizinan, terutama dalam konteks implementasi OSS berbasis risiko. Ia menyebutkan bahwa sistem OSS ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyederhanakan proses perizinan dengan pendekatan yang lebih modern dan berbasis risiko, sehingga memerlukan pemahaman dan keterampilan yang lebih mendalam dari para petugas teknis.
“Rapat ini merupakan kesempatan bagi kita semua untuk menyelaraskan pemahaman dan mencari solusi atas berbagai kendala teknis yang mungkin dihadapi di lapangan. Kita harus memastikan bahwa seluruh tim teknis memiliki kemampuan yang cukup dalam mengoperasikan sistem OSS berbasis risiko ini, agar pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lebih efisien dan transparan,” ujar Kepala Bidang Kebijakan Advokasi.
Salah satu fokus utama dalam rapat ini adalah pembahasan kendala-kendala yang dihadapi oleh tim teknis perizinan dalam mengimplementasikan OSS berbasis risiko. Beberapa permasalahan yang muncul antara lain terkait dengan pemahaman teknis tentang sistem OSS, tantangan dalam integrasi data antar sektor, serta kebutuhan akan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mengoperasikan sistem ini.
Tim teknis dari sektor Perdagangan dan Industri, serta sektor Perikanan dan Kelautan dan Pertanian, turut menyampaikan masukan dan pengalaman mereka dalam menangani perizinan menggunakan OSS berbasis risiko. Mereka mengakui bahwa meskipun sistem ini telah banyak membantu dalam mempercepat proses perizinan, masih terdapat beberapa kendala teknis yang perlu segera diselesaikan, terutama yang berkaitan dengan sinkronisasi data dan komunikasi dengan pemerintah pusat.
“Kami menyadari bahwa sistem OSS berbasis risiko ini memiliki banyak manfaat, namun kami juga menghadapi tantangan dalam hal penerapan teknis di lapangan. Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi rapat koordinasi ini sebagai wadah untuk berbagi pengalaman dan mencari solusi bersama,” ungkap salah satu anggota tim teknis.(*)