Makassar,- PJ Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra menghadiri lokakarya yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, di Holiday inn and Suite Jakarta Gajah Mada, Selasa (7/05/2024).
Dibuka langsung oleh Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kemendagri RI, Ahmad Fajri, kegiatan ini mengangkat tema “Peran strategis pelaksanaan kerja sama daerah dengan luar negeri dalam rangka mendukung penyediaan pelayanan publik di bidang pengelolaan sampah”.
Sejalan dengan tema tersebut, kehadiran Firman Pagarra menjadi komitmen kuat untuk terus mendorong kota Makassar menjadi kota Low Carbon City dengan ketersediaan pelayanan publik pada pengelolaan sampah yang mumpuni.
Firman Pagarra mengatakan visi misi Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto khususnya menjadikan Makassar sebagai Kota Low Carbon City dibuktikan dengan adanya kerjasama yang telah terjalin antara Pemerintah Kota Makassar dan United States Agency International Development (USAID) Indonesia lewat program Clean Cities, Blue Ocean (CCBO).
“Tema hari ini sejalan dengan visi misi kami. Kurang lebih sudah tiga tahun kota Makassar sudah bekerjasama dengan pihak USAID lewat program CCBO. Ini salah satu program untuk mendukung transformasi Makassar menjadi kota dengan emisi karbon rendah,” ucap Firman.
Dia menjelaskan, program CCBO ini bertujuan untuk membentuk ekosistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Serta mendorong adanya desentralisasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
Karenanya, konsen Pemerintah Kota mewujudkan Makassar Low Carbon City ini juga tengah berjalan melalui beberapa program pendukung.
“Kota Makassar sangat dukung penerapan emisi karbon rendah. Terbukti adanya panel surya yang dibuat di sekolah-sekolah dan puskesmas. Penggunaan mobil dan motor listrik di dinas-dinas perkantoran,” tuturnya.
Sementara, Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kemendagri RI, Ahmad Fajri pada sambutan pembukanya mengungkapkan tujuan lokakarya ini dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan pembangunan massif di daerah.
Pemerintah dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengatasi keterbatasan sumber daya, baik manusia maupun keuangan.
“Salah satu upaya untuk mengatasi keterbatasan tersebut adalah melalui kerja sama dengan pihak luar negeri. Apalagi khususnya di bidang pengelolaan sampah,” sebutnya.
Sebab, katanya, jalinan kerja sama antar luar negeri dan daerah tersebut juga dapat mempererat hubungan diplomasi Indonesia dengan pihak luar sebagai bentuk pelaksanaan politik bebas aktif.
Pada kegiatan ini pula terdapat sesi paparan dan tanya jawab seputar pengelolaan sampah.
Turut hadir sebagai narasumber yakni pihak Country Director USAID yang membahas program CCBO yang telah berhasil terlaksana di Kota Makassar.
Selain itu ada dari Pihak JICA yang memaparkan terkait project persampahan daerah.(*)