MAKASSAR – Dalam rangka mewujudkan Kota Makassar sebagai kota yang inklusif dan menjadi kota untuk semua.
Agar mewujudkan hal tersebut Badan Perencanaan Pembanguan Daerah (Bappeda) Makassar bersama Pendamping Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan Kota Makassar, Abd. Rahman, S.Pd melakukan koordinasi dan audiensi ke Kantor Komisi Nasional Disabilitas (KND) di Jakarta pada hari Senin, (7 /8/2023).
Rombongan Pemerintah Kota Makassar diterima langsung oleh Ketua KND, Dr. Dante Rigmalia, M.Pd yang didampingi oleh Anggota Komisioner KND, Jonna Aman Damanik, Fatimah Asri Muthmainnah, dan Dr. Rachmita Maun Harahap, S.T., M.Sn.
Dalam sambutannya, Ketua KND memberikan apresiasi atas kehadiran Pemerintah Kota Makassar ke Kantor KND karena akan meringankan beban KND dalam memberikan pendampingan ke daerah, khususnya Kota Makassar.
“Langkah Pemerintah Kota Makassar yang telah memberikan penguatan melalui berbagai kebijakan dan pelibatan organisasi penyandang disabilitas dalam seluruh proses pembangunan di Kota Makassar juga merupakan salah satu hal yang diapresiasi oleh KND,” tuturnya.
Abd Rahman dalam penyampaiannya memberikan gambaran bentuk kolaborasi Pemerintah Kota Makassar bersama organisasi penyandang disabilitas dalam mengawal kebijakan dan penganggaran yang berpihak kepada penyandang disabilitas di setiap SKPD di Kota Makassar.
Jonna Aman Damanik, mengungkapkan bahwa kota inklusif bukan merupakan sebuah tujuan, tapi merupakan sifat sebuah kota yang dalam mencapai hal tersebut dibutukan kebersamaan dan kolaborasi oleh semua pihak untuk berproses bersama.
“Dalam pertemuan tersebut seluruh Komisioner KND berpesan bahwa saat ini isu-isu strategis yang menjadi perhatian adalah penguatan regulasi di setiap daerah, peningkatan akses layanan kepada penyandang disabilitas di semua jenjang layanan, sinkronisasi data dari semua pemangku kepentingan yang belum maksimal, pemenuhan hak-hak dasar, dan mengeliminir stigma,” jelasnya.
Sebagai pintu gerbang Indonesia timur, diharapkan pemerintah Kota Makassar melalui komitmen kepemimpinan Wali kota Makassar dapat mengimplementasikan berbagai macam program pembangunan, yang dapat dirasakan oleh penyandang disabilitas, sekaligus menjadi contoh kota yang inklusif disabilitas bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah timur Indonesia. (*)