JAKARTA – Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto menjadi salah satu peserta diskusi Kompas Collaboration Forum (KCF) Apeksi.
Kegiatan ini dihadiri oleh Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Ketua Apeksi yang juga Wali Kota Bogor Bima Arya, serta sejumlah Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menjadi anggota Kompas Collaboration Forum (KCF) – City Leaders Community, di Menara Kompas, Jakarta, Jumat (25/8/2023).
Tema yang didiskusikan terkait sasaran reformasi birokrasi, Menpan RB, Azwar Anas menmaparkan pihaknya telah memperbaiki sistem rekrutmen ASN berdasarkan proyeksi kebutuhan dari instani terkait.
Di sisi lain, ia mengatakan ada 2,3 juta pegawai honorer yang harus dicarikan solusi. Sebab, pada 28 November 2023, tidak ada lagi tenaga honorer karena ASN hanya terdiri dari PNS dan PPPK.
Untuk mengatasi hal itu, pemerintah sedang menyiapkan solusi yang akan diatur dalam revisi Undang-Undang ASN.
Terkait pemerataan ASN, Anas menjelaskan, pihaknya akan menyiapkan insentif untuk ASN yang mau ditempatkan di daerah-daerah yang masih minim ASN.
Untuk memastikan reformasi birokrasi bergulir, proses bisnis layanan kepegawaian perlu dibenahi lebih dahulu.
“Kedepan, segala prosedur yang panjang dan rumit untuk kenaikan pangkat , pensiun atau pindah instansi disederhanakan. Baru kemudian setelahnya reformasi birokrasi yang lebih berdampak diterapkan dengan reformasi birokrasi tematik” tutur Anas.
Selain itu adalah terkait kultur birokrasi, seperti upaya mengikis kultur lama dan mengurangi senioritas yang tidak berdampak positif.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Apeksi, Bima Arya, menurutnya untuk mengubah kultur ini, kompetisi dibangundan ASN yang lebih senior harus mau untuk ikut bersaing sehat.
“Dengan manjemen talenta, semua akan dinilai sesuai kompetensi, kapasitas, dan performa masing-masing. ASN yang lebih senior harus siap untuk dipimpin kepala dinas yang bisa saja lebih junior.” Pungkas Bima.
Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto yang juga menjadi salah satu peserta pada forum ini, mengakui kualitas tenaga honorer yang direkrut masih kurang.
Dari seleksi menggunakan sistem CAT, hasilnya sangat banyak pelamar, seperti sopir, pemadam kebakaran, penggali kubur, yang tidak lolos.
Akhirnya, mereka kembali hanya menggunakan seleksi wawancara untuk menyesuaikan tingkat seleksi agar mendapatkan pegawai sesuai jumlah yang dibutuhkan.
“Kita akui kualitas tenaga honorer yang kita rekrut masih kurang, dan ini menjadi catatan penting untuk memperbaiki sistem rekruitmen yang ada. Agar keluaran dari seleksi betul-betul memenuhi kebutuhan dan mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara maksimal.” Ungkap Danny, sapaan akrabnya.
Selain itu pada kesempatan ini hadir juga Wali Kota Cilegon, Banten, Heldy Agustian, Wali Kota Gorontalo Marten A. Taha dan Wali Kota lainnya.
Dikutip dari Kompas, kajian Litbang Kompas yang dipaparkan dalam diskusi Kompas Collaboration Forum (KFC)-City Leaders Community bersama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), terungkap secara umum rasio ASN sudah di kisaran ideal, yakin di 1,54 persen.
Namun, dari persebaran, masih terjadi ketimpangan karena menumpuk di Jawa dan Sumatra. Selain itu, dari 38 provinsi, ada 15 provinsi yang rasio ASN di atas 1,5 persen. Sebagian besar di Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. (*)