MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Mohammad Ramadan ‘Danny’ Pomanto buka suara soal penyebab masih rendahnya serapan anggaran APBD Kota Makassar.
Danny menampik dugaan yang menyebut kondisi ini disebabkan karena banyak organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkot Makassar yang tidak maksimal alias malas dalam bekerja kerja sehingga serapan anggaran Pemkot Makassar pada triwulan pertama masih rendah.
Danny mengatakan, anak buahnya sudah bekerja sesuai tupoksinya masing-masing.
Menurut dia, serapan anggaran masih rendah karena ada faktor lain, yakni banyak kontraktor yang mengerjakan proyek tanpa mengambil uang muka.
“Jadi bukan OPD malas kerja, tapi kontraktor tidak ambil uang muka. Proyek semua jalan kok,” kata Danny, Kamis (11/5/2023).
Wali Kota Makassar dua periode itu pun mengaku optimis realisasi serapan anggaran APBD Kota Makassar akan segera meningkat signifikan.
“Ketika semua kontraktor sudah ambil uang muka dan terima pembayaran, maka tentu serapan anggarannya pasti langsung naik. Jadi bukan karena kinerja. Hampir semua jalan kok pekerjaan. Saya tetap optimis serapan anggaran tinggi,” ujarnya.
Sebelumnya dikabarkan, DPRD Kota Makassar menyoroti serapan anggaran di sejumlah OPD lingkup Pemerintah Kota Makassar yang dinilai masih rendah.
Anggota DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir menduga, salah satu faktor penyebab serapan anggaran Pemkot Makassar masih rendah itu karena ada OPD yang malas bekerja.
“Barangkali saja serapan anggaran itu kurang karena banyak hal. Bisa jadi karena mereka berhati-hati, dan boleh jadi juga ada OPD yang malas bekerja. Sebenarnya kita berharap Pak Wali Kota segera ambil tindakan pada OPD-OPD yang tidak bekerja dengan baik,” kata Wahab, Rabu (10/5/2023).
“Karena itu (serapan anggaran) harus didorong secepatnya agar ada manfaat yang bisa sedgera dirasakan masyarakat. Azas APBD adalah dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat,” sambungnya.
Terpisah, Pengamat Pemerintahan Prof Armin Arsyad mendorong Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto agar segera melakukan rapat koordinasi dengan OPD untuk mempertanyakan penyebab maupun kendala yang mengakibatkan serapan anggaran masih minim.
“Tugasnya Pak Wali sebagai penanggungjawab itu melakukan rapat koordinasi secara berkala dengan OPD, kenapa serapan anggaran rendah, apa kendalanya,” kata Prof Armin.
Ia menduga, minimnya serapan anggaran APBD Makassar ini karena OPD belum melakukan tender proyek.
“Kemungkinan yang pertama itu proyek-proyek belum tender, sehingga harus segera tender. Yang kedua, kalaupun kegiatan sudah jalan tapi belum ada penagihan atau pembayaran, itu belum tercatat. Jadi mungkin ada yang seperti itu juga. Misalnya proyek sudah jalan, tapi kontraktor tidak ambil uang muka atau belum masukkan tagihan,” ujarnya.
Sekadar diketahui, per tanggal 2 Mei 2023, realisasi serapan anggaran belanja Pemkot Makassar di triwulan 1 2023 masih berada di bawah 13 persen atau di kisaran 12,56 persen. Dari total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 yang jumlahnya Rp5,648 triliun, yang terserap (dibelanjakan) baru Rp709,512 miliar.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Helmy Budiman tak menampik masih minimnya serapan anggaran tersebut.
“Idealnya, realisasi belanja pada triwulan pertama harus minimal berada di angka 15 persen,” kata Helmy.
Helmy berharap, seluruh OPD terus memacu kinerjanya dan menjalankan program yang telah direncanakan secara maksimal agar bisa memenuhi target sesuai dengan yang diharapkan.
Helmy juga menyampaikan bahwa Saat ini, sudah ada anggaran yang tersedia di kas daerah untuk menyokong seluruh OPD untuk bisa melaksanakan kegiatan dan programnya masing-masing dengan maksimal.
OPD yang membutuhkan dana, kata dia, bisa segera menyampaikan surat permohonan penyediaan dana ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar.
“Sudah disampaikan kepada seluruh OPD untuk meminta surat penyediaan dana. Karena sejauh ini, sudah ada anggaran tersedia di kas daerah,” ujarnya.(adv)