BugisPos — Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. HM Nurdin Abdullah mengapreasi langkah seluruh stakeholder dalam upaya mempercepat proses perampungan pembangunan proyek rel kereta api jalur Makassar – Parepare. Proyek ini sangat strategis untuk mengurangi beban kendaraan di jalan. Serta pembangunan Pelabuhan Garongkong.
“Ini akan mengurangi beban kendaraan di jalan,” kata Nurdin Abdullah saat mendampingi Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi meninjau pembangunan jalur kereta api Tonasa (Pangkep) – Pelabuhan Garongkong (Barru).
Upaya pembebasan lahan masih menjadi kendala sejauh ini. Diharapkan juga bahwa persoalan ini bisa diselesaikan secepatnya. Sehingga proyek strategis ini bisa dimanfaatkan untuk angkutan logistik dan penumpang.
“Kita tadi malam rapat bersama untuk bersinergi, untuk membahas persoalan yang ada. Tapi insyaallah akan kita tuntaskan,” sebutnya.
Sebelumnya, pada Jumat malam (28/2) Menhub bersama Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menggelar pertemuan yang mengundang seluruh stakeholders diantaranya: Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kejaksaan Tinggi dan Forkompida, bertempat di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel.
Pelabuhan Garongkong akan menjadi salah satu penyangga ibu kota negara (IKN) baru, saat akan di pindahkan dari Jakarta ke Kalimantan Timur nantinya. Sebab posisi antara Kabupaten Barru (Sulsel) dan Kabupaten Penajem, Paser Utara (Kaltim) sangat dekat, berjarak sekira 570,8 km (pengukuran Google Maps). Paser sendiri berjarak sekitar 170 kilometer dari Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda.
“Kita berada di Pelabuhan Garongkong, ini akan menjadi salah satu penyangga ibu kota baru,” jelas Nurdin Abdullah. Dari pelabuhan ini diharapkan, Sulsel yang selama ini menjadi pemasok logistik dan kebutuhan Kaltim bisa semakin meningkat.
Adapun pembangunan 5 Km jalur sampai Garongkong dan masuk kearah Tonasa 10 Km. Jumlah total pembangunan Proyek KA Makassar – Parepare sepanjang 145 KM melalui lima daerah yakni; Makassar-Maros – Pangkep – Barru – Parepare.
Sementara itu, Budi Karya Sumadi menjelaskan, tahap berikutnya dari hasil diskusi dan pertemuan terkait pelabuhan Garongkong. Dengan melihat skalanya dan potensinya, maka pengelolaanya akan melibatkan pihak swasta. Pelabuhan Garongkong sendiri dalam pengelolaan yang telah disepakati akan menunjuk BUMN yaitu Pelindo IV. Menhub menyarankan agar tetap melibatkan pihak swasta baik dalam negeri maupun luar negeri. 51 persen oleh pemerintah, dan 49 persennya swasta.
“Kita menujuk Pelindo VI sebagai lead,” katanya.
Hal ini dilakukan agar pelabuhan ini memiliki banyak kegiatan aktivitas bukan hanya mengangkut semen dan batu bara. “Garongkong ini bukan terbatas pada ngangkut semen atau batu bara, bisa saja mengangkut yang lain,” tambahnya.
Pelabuhan Garongkong direncanakan akan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Sehingga Menhub menyarankan agar kerjasama pengelolaan dipegang oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
Ia mengimbuhkan, agar masalah pembebasan lahan yang masih tersisa untuk diselesaikan dengan cara baik, yakni pembebasan lahan warga.
Sementara itu, Bupati Barru, Suardi Saleh menyatakan bahwa rencana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait Garongkong sejalan dengan perencanaan Pemda Barru.
“Tentu kami pemerintah daerah, terkait rencana Pak Menteri, Pemerintah Daerah ini sejalan dengan perencanaan kita. Karena di kawasan Pelabuhan Garongkong ini Perda kita sudah ditetapkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus. Dengan rencana menteri ini, apa yang kita rencanakan sejak dulu Insyaallah dapat terwujud.
Terkait pembebasan lahan saat ini sedang berjalan, sebanyak 16 dikonsinyasi, proses yang ada tidak menghalangi pekerjaan konstruksi.
Tahun ini jalur lintas Tonasa ke Garongkong diharapkan akan selesai tahun ini. Baik itu untuk angkutan logistik maupun penumpang dengan dan tahun 2021 jalur kereta api Parepare – Makassar telah rampung (Zhoelfikar)
Sumber: https://bugispos.com/2020/03/01/serius-ki-gubernur-dan-menhub-bahas-kereta-api-dan-garongkong/