ARUSPOLITIK.COM- Direktur Eksekutif PT. Indeks Politica Indonesia, Suwadi Idris Amir yang tak lain merupakan konsultan politik bakal calon Walikota Makassar, Munafri Arifuddin (APPI) melalui akun sosial medianya (Twitter), menerbitkan tulisan arah koalisi partai politik untuk Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Makassar tahun 2020.
Dalam tulisan yang diunggah, Suwadi Idris Amir, simulasi I:
Perindo, PPP, Hanura, Berkarya, Gerindra, Demokrat
Simulasi II: NasDem, Golkar, PAN, ada potensi gabung.
Simulasi III: PAN, PKS, dan PKB perebutkan 2 balon.
Catatan PDIP cenderung ikut pilihan Gubernur Sulsel (Nurdin Abdullah)
Menanggapi hal tersebut, ketua bidang Hukum Hukum DPC PDIP kota Makassar, Beni Iskandar.SH menegaskan jika PDIP miliki struk yang jelas dalam mengambil keputusan, apalagi dalam penentuan dukungan bakal calon Walikota.
Bukan, Nurdin Abdullah bukan penentu apalagi pengambil kebijakan akhir menentukan usungan di Pemilihan Walikota (Pilwali) Makassar tahun 2020. Sebab, Nurdin Abdullah adalah kader biasa di PDIP.
“Sebagai pengurus partai PDIP kota Makassar, perlu saya sampaikan tentang hal ini. Yang tidak elok (Suwadi Idris Amir), karena bawa-bawa nama partai PDIP,” kata Beni Iskandar. SH, Senin (9/3/2020).
Menurut saya, itu terlalu mengecilkan arti partai. Partai kami ada ketua DPC, ketua DPD, ketum di DPP, pak Nurdin Abdullah itu cuma kader biasa bukan pengurus. Kok bisa mengatur ngatur arah dukungan partai???,” sesal Beni Iskandar, melihat postingan, Suwadi Idris Amir.
Beni Iskandar menegaskan, secara undang-undang atau regulasi yang berlaku, seorang Gubernur tidak diperbolehkan berpihak kepada bakal calon Walikota/Bupati tertentu.
“Bahwa sebagai Gubernur, dalam regulasi yang berlaku semestinya dia netral. Kami tegaskan bahwa teknis tidak demikian, semestinya tidak ada klaim yang mengidentikkan partai kami bisa diatur-atur oleh orang yang bukan pengurus,” ungkap,” Beni Iskandar. SH. (*)
The post Sebut Nurdin Abdullah Penentu Usungan PDIP di Pilwali Makassar, Kader: Suwadi Idris Amir Terlalu Mengecilkan PDIP appeared first on aruspolitik.