Jakarta, kareba.co,- Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah 5 persen. Sebaliknya, pemerintah menargetkan dapat tumbuh di atas angka tersebut. Untuk mencapai misi ini, dibutuhkan langkah nyata menggali berbagai potensi ekonomi.
Dalam diskusi Tempo Economic Briefing di Jakarta, 19 Desember 2019, lima kementerian serta satu kementerian koordinator (kemenko) dipertemukan, dan memberi paparan tentang pekerjaan rumah yang kini dilakukan agar pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen dapat terwujud.
Adalah Kementerian Dagang Republik Indonesia, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional terlibat dalam diskusi, Kementerian Riset dan Teknologi, serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Satu dasar penting yang membuat pelaku usaha merasa nyaman adalah kemudahan dan kejelasan regulasi. Sebab itu, Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil, kembali menegaskan pentingnya Omnibus Law diselesaikan segera. Ia mengklaim pelaksanaan produk hukum ini akan membuka potensi lahirnya berbagai terobosan baru.
“Indonesia terlalu banyak regulasi. Harus ada terobosan. Karena itulah diperkenalkan konsep Omnibus Law. Kita perbaiki 82 undang-undang yang membelenggu. Kalau rantai ini dilepas, memberi potensi pada anak bangsa ini bisa perform,” ujar Sofyan yang pernah menjabat di lima kementerian berbeda.Dilansir Tempo.
Selain undang-undang, kemudahan memasarkan produk menjadi poin kedua pendorong tumbuhnya ekonomi. Faktanya, tahun ini ekspor non-migas selama Januari – November sebesar USD 153,1 miliar, atau defisit 7,6 persen dibanding periode yang sama pada 2018. Pukulan telak bagi industri sawit terjadi ketika Uni Eropa mengancam menutup pintu masuknya minyak sawit dari Indonesia.
Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga, mengatakan sebagai strategi jangka pendek lembaganya tengah fokus pada penyelesaian perjanjian perdagangan yang terhambat di sejumlah negara. “Kami sedang meratifikasi 13 perjanjian yang conclude dan menyelesaikan 12 perjanjian perdagangan internasional,” ujarnya.
Sedangkan Iskandar Simorangkir selaku Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kemenko Perekonomian, menyebutkan pentingnya menjaga konsumsi masyarakat untuk menjaga stabilitas ekonomi.
“Karena kebijakan pemerintah antara lain program keluarga harapan, Dana Desa dipercepat penyalurannya, fiskal spendingjuga kita minta dipercepat pada 2020 sebanyak 70 triliun rupiah, makanya Indonesia bisa bertahan di 5 persen pertumbuhan ekonomi,” tutur Iskandar.
Menurutnya, dengan Dana Desa, memungkinkan konsumsi masyarakat di pedesaan naik sehingga perputaran uang banyak terjadi.
Wakil Mendes, Budi Arie Setiadi sepakat dengan keberhasilan program Dana Desa yang digulirkan pemerintah Joko Widodo. Namun, ia mengaku potensi di desa saat ini belum dimanfaatkan secara optimal. Karena itu pembangunan di pedesaan harus dilanjutkan.
“Kunci pertumbuhan ekonomi harus mengingat ini, Indonesia bisa maju kalau desanya maju. Kalau daerah bisa kita ungkit, maka secara umum bisa memajukan perekonomian Indonesia,” katanya menandaskan.
Menggali potensi bangsa sendiri seperti diucapkan Budi, sejalan dengan langkah yang digiatkan Menristek Bambang Brodjonegoro, yakni inovasi. “Kalau mau jadi negara industri sejati seperti Jepang dan Korea, harus bisa mendapat nilai tambah dari merancang, ide, berinovasi,” kata Bambang yang juga menjadi Kepala Badan Riset Inovasi Nasional.
Semua “pekerjaan rumah” kementerian di atas, pada akhirnya harus dilanjutkan dan percaya pada kemampuan bangsa sendiri, seperti ucapan Menteri PPN, Suharso Monoarfa. “Tidak ada resep yang manjur untuk setiap negara,” kata Suharso mengingatkan agar jangan tergantung pada anggapan semata.
Akhirnya, “kabut” yang mungkin terjadi pada 2020, menurut Direktur Utama Tempo Media Group, Toriq Hadad, jadikan sebagai tantangan. Dalam situasi terpojok, seperti kucing, justru bisa melompat tinggi. “Itulah yang akan dilakukan Indonesia, melampaui kemampuannya,” tutur Toriq.(*)