FAJAR.CO.ID, MAKASSAR,- Pihak pemilik lahan ,di dekat area pembangunan perumahan Ranggong Residence , H Akifiddin berlokasi di Jalan Tamangapa Raya ,Antang, kecamatan Manggala menyatakan siap memproses hukum pihak pengembang perumahan ranggong reaidence.

Alasannya, pihak H Akifuddin merasa dirugikan atas kegiatan pembangunan perumahan Ranggong Residence yang sedang berlangsung saat ini.

Melalui kuasanya, Lembaga Dewan Rakyat Anti Korupsi (Derak) Makassar , pihaknya akan menempuh langkah hukum atas kegiatan pembangunan perumahan tersebut oleh PT Bumi Daya Mandiri.

“Pihak PT Bumi Daya Mandiri yang membangun perumahan Ranggong Residence telah menggunakan lahan kami sebagai akses jalan untuk kepentingan bisnis nya ,ini akan kami proses hukum dalam waktu dekat,”ujar Zulkifli HIM, ketua Lembaga DERAK Makassar yang juga kuasa pihak Akifuddin, Rabu (18/11/2020).

Zulkifli menjelaskan lahan milik Akifuddin yang digunakan oleh pihak pengembang perumahan Ranggong Residence yakni berukuran lebar 7 meter dan panjang 60-an meter.

“Itu jadi jalanan digunakan oleh pengembang perumahan Ranggong Reaisence, tentu pihak kami memprotes hal itu,”ujar Zulkifli.

Zulkifli mengakui sejauh ini belum ada izin dari pihaknya sebagai pemilik lahan yang sah kepada pengembang Ranggong Residence untuk menggunakan lahan kami.

Selain menempuh langkah hukum ,Zulkifli juga menyatakan dalam waktu dekat akan menutup lahannya sehingga tidak bisa diakses oleh kendaraan angkutan material bangunan PT Bumi Daya Mandiri.

Zulkifli meminta pihak perbankan agar tidak melayani akad kredit pihak pengembang perumahan Ranggong Residence.

“Kalau perbankan melayani akad kredit perumahan Ranggong Residence, bisa bermasalah hukum penggunaan lahan kami,”tegas Zulkifli.

Adapun pihak PT Bumi Daya Mandiri menyatakan bahwa kegiatan pembangunan perumahan Ranggong Residence sudah meminta izin kepada tokoh masyarakat setempat sebelum pembangunan perumahan dimulai.

“Kami sudah minta izin kepada beberapa tokoh masyarakat di sekitar area perumahan yang kami bangun, termasuk pak RT,RW dan Lurah setempat untuk melakukan kegiatan pembangunan perumahan,”ujar Abdillah, Direktur PT Bumi Daya Mandiri.

Menurut Abdillah, tidak ada masalah hukum terkait proses kegiatan pembangunan perumahan Ranggong Residence tersebut.

“Jadi, sebenarnya tidak ada masalah pak, kami sudah punya izin masyarakat , termasuk IMB,”ujarnya.(*)