MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto tak lagi direkomendasikan rapid test untuk mendiagnosis orang yang terinfeksi Covid-19. Hal ini tertuang dalam aturan terbaru yang diteken

Ada sejumlah poin penting yang terdapat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Salah satu poinnya, rapid test tidak direkomendasikan lagi untuk mendiagnosa orang yang terinfeksi Covid-19.

“Penggunaan Rapid Test tidak digunakan untuk diagnostik,” demikian tertuang pada halaman 82 di bagian defisini operasional peraturan anyar ini.

Walau Menteri Kesehatan melarang pelaksanaan rapit test, sekretriat tetap melaksakan hal tersebut untuk mengetahui siapa saja yang terpapar virus corona.

Tak hanya itu, Sekretariat DPRD Sulsel juga melarang setiap pegawai, wartawan atau tamu yang akan masuk jika tak memiliki surat keterangan bebas covid atau hasil rapit test.

Menanggapi hal tersebut, Sekwan DPRD Sulsel, M Jabir mengatakan, rapit test yang dilakukan pihaknya untuk memastikan setiap pegawai atau tamu bebas Covid.

“Rapit test yang kami lakukan hanya memastikan tamu yang masuk di DPRD Suls bebas Covid. Kami juga tak bisa memastikan yang datang apa dia bebas atau tidak. Rapit test ini dilakukan agar lingkungan kantor DPRD Sulsel bisa steril dari Covid,” terangnya.(*)

Posting Dilarang Menkes, DPRD Sulsel Tetap Gunakan Rapit Test ditampilkan lebih awal di berita-sulsel.com.