MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Makassar siap memberikan bantuan hukum untuk Andi Hadi Ibrahim Baso terkait kasus surat jaminan penjemputan jenazah Covid-19 Andi Hadi Ibrahim Baso di RS Daya.

Ketua BK DPRD Sulsel, Zaenal Beta mengatakan, bantuan hukum bisa saja disediakan jika Andi Hadi terbukti bersih.

“Saya kira pimpinan DPRD Makassar akan menyediakan bantuan hukum untuk Hadi sebagai anggota DPR yang ada disini,” ujarnya, Jumat, (17/7/2020).

Zaenal menjelaskan, pihaknnya tengah menjejaki kasus tersebut lantaran tuduhan yang diarahkan ke Hadi berkaitan dengan kode etik. Tuduhannnya adalah pengambilan paksa jenazah. Apalagi, kasus tersebut terus mencuat setelah ramai diberitakan media.

“Kami terus klarifikasi, menurut istrinya itu tidak ada paksaan,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua BK DPRD Kota Makassar, Abdul Azis Namu menjelaskan,
pihaknya masih akan menelisik lebih jauh kesimpulan dari ketiga hasil rapat tersebut.

Meski tidak spesifik menyebutkan waktunya, kesimpulan tersebut rencana akan dibeberkan ke publik dalam waktu dekat.

“Yang disangkakan ada prosedur yang dilanggar, UU Kesehatan Covid sehingga itu domainnya dari pihak kepolisian, terserah mereka jika ingin menggunakan hasil sidang sebagai referensi,” ujar legislator PPP ini.

Andi Hadi Ibrahim Baso diketahui menjadi salah satu dari dua tersangka dalam kasus penjaminan jenazah Covid oleh Polda Sulsel. Keduanya dijerat dengan Pasal 214 ayat 1, 335, 336, 55 KUHP dan Juncto Pasal 93 Undang-undang No 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan dengan ancaman 7 tahun penjara.(*)

Posting BK DPRD Makassar Siapkan Bantuan Hukum untuk Andi Hadi Ibrahim Baso ditampilkan lebih awal di berita-sulsel.com.