BONE, BERITA-SULSEL.COM — Bolak balik berkas istri Wakil Bupati Bone, Erniati, dari Polres Bone ke Kejaksaan, menuai sorotan tajam sejumlah elemen masyarakat Kabupaten Bone. Bagaimana tidak, tiga terdakwa yakni Sulastri, Iksan dan Masdar, yang terlibat kasus sama kini justru menunggu hari hadapi vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Makassar.

Polres Bone, melalui mantan Kasat Reskrim, AKP Muh Pahrun, beberapa waktu lalu mengatakan jika berkas itu ditolak lagi, pihaknya akan menguji substansi hukum berkas tersebut lalu memutuskan apakah tetap dilanjutkan atau SP3.

“Mudah-mudahan ada kepastian hukum sebelum saya sertijab, kalau tidak, nanti pengganti saya. Itu kalau ketiga kalinya sudah upaya maksimal, jika masih dikembalikan, kami akan pelajari apa sih yang membuat kasus ini tidak bisa ditingkatkan ke tahap penuntutan dan tentu akan dikembalikan ke kami dan kami akan mengambil sikap” ujarnya kala itu.

Menilai hal tersebut dari kacamata hukum, Ketua Watampone Anti Corruption (WAC), Ali Imran, menganggap jika benar nantinya Polres Bone menghentikan kasus ini karena tidak mampu melengkapi keterangan ahli yang diminta Kejaksaan, maka akan jadi preseden buruk kedepan.

“Polres Bone harus bersikap profesional dan berusaha melengkapi berkasnya sebagaimana petunjuk jaksa penuntut umum. Terjadi preseden buruk dalam penegakan hukum khususnya kasus korupsi kalau Polres terbitkan SP3, dan mudah-mudahan ada lembaga anti korupsi yang akan menguji kalau terbit SP3 dengan jalan praperadilan” tutur Ali.

Kasus korupsi Dana PAUD yang merugikan negara hingga Rp4,9 M sebelumnya menyeret 4 nama yang diduga terlibat, termasuk istri Wabup, Erniati, namun setelah penetapan tersangka pihak Polres Bone justru kewalahan membuktikan kepada Jaksa Penuntut Umum bahwa Erniati juga terlibat secara hukum dalam kasus korupsi tersebut. (eka)