MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Armandsyah Arifuddin, pemilik bangunan di Kompleks Ruko Mira di Jalan Pengayoman, Kota Makassar terus melakukan perlawanan upaya hukum untuk mempertahankan miliknya dari serobotan mantan menteri berinial AS.

Pasalnya, Armandsyah Arifuddin sebagai pemegang Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 21221, Kelurahan Pandang, Surat Ukur No. 02108 tanggal 21 April 2009 harus melawan digugat mantan menteri yang mengaku memiliki hak atas bangunan tersebut dengan dasar pengakuan utang dari pemilik sebelumnya bernama H. Muh. Fathir Sarif.

Hal ini disampaikan Kuasa Hukum Armandsyah Arifuddin, Sinar Mappanganro kepada wartawan, Senin (25/5/2020). “Hukum di negeri ini semakin lucu. Pemilik akta jual beli dan sertifikat yang sah harus melakukan melakukan upaya hukum untuk mempertahankan miliknya,” ujarnya.

“Sebab, ada oknum yang mengaku memilik hak atas tanah dan bangunan orang lain, namun cuma punya alat bukti akta dibawah tangan alias pengakuan utang,” ujarnya.

“Anehnya lagi, klien kami nyaris kalah dihadapan hukum hanya melawan oknum yang punya power kekuasaan dan uang. Namun, oknum tersebut tak memiliki dasar hukum kepemilikan bangunan,” tambahnya.

Kata Sinar, sebelum membeli tanah dan bangunan tersebut, kliennya telah melakukan konsultasi, baik secara hukum maupun tata cara pembelian di PT Bank Danamon.

“Tidak mungkinlah klien kami membeli tanah dan bangunan tersebut jika tak ada jaminan hukum. Bahwa bangunan tersebut tak bermasalah,” ujarnya.

“klien kami bersama Muh. Fathir Sarif sebagai pemilik bangunan sebelumnya menghadap pada bagian pengajuan kredit PT Bank Danamon Indonesia Tbk Cabang Makassar untuk menjelaskan maksud dan tujuannya, yakni hendak melakukan penebusan hak tanggungan milik H. Muh. Fathir Sarif yang saat itu berada dalam penguasaan Bank Danamon,” terangnya.

Sehingga, jelas Sinar, pihak Bank Danamon memberikan jaminan, siapa pun yang melakukan penebusan Hak Tanggungan atas 2 objek Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut dengan syarat menyerahkan kuasa penebusan dari H Muh Fathir Sarif dan melakukan pelunasan atas hak tanggungan.

“Maka, pihak yang membawa surat kuasa penebusan dapat mengambil objek yang berada dalam Hak Tanggungan Bank Danamon, termaksud jaminan Pembebasan dalam bentuk ROYA,” ujarnya

“Adanya jaminan dari Bank Danamon tersebut, klien kami melakukan proses Penebusan Objek Hak Tanggungan melalui Jual Beli yang dihadapan Niny Savitry, S.H., selaku PPAT yang dituangkan dalam Akta Jual Beli yang ditindaklanjuti dengan pengecekan objek jual beli di kantor Badan Pertanahan Kota Makassar yang distempel (cap),” paparnya

Artinya, objek bangunan dan tanah tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di kantor Pertanahan Kota Makassar. Pengecekan dilakukan tanggal 25 April 2012 dengan No. 1722 dan No. 1723. Kemudian dilakukanlah proses balik nama dari H. Muh. Fathir Sarif ke Klien Kami Armandyah Arifuddin.

“Setelah itu, klien kami melakukan pengajuan kredit ke BNI sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : MKK/2012 – 422 dengan jaminan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 21221/Kel. Pandang, Surat Ukur No. 02108 tanggal 21 April 2009 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 21220/Kel. Pandang, Surat Ukur No. 02107 tanggal 21 April yang masing-masing atas nama Armandsyah Arifuddin. Bangunan ini terletak di Kelurahan Pandang, Panakukang, Kota Makassar,” terangnya. (*)