Makassar ,- Potensi besar sekaligus ancaman serius pertanian di Kampung Romang Tangaya, Kecamatan Manggala, menjadi sorotan serius Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Hartono.
Ia meminta pemerintah segera turun tangan melindungi hampir 300 hektare lahan persawahan yang menjadi tumpuan hidup warga dari ancaman banjir musiman yang kerap menghancurkan hasil panen.
Penegasan ini disampaikan Hartono usai menghadiri panen padi bersama warga, Senin (23/6/2025) lalu. Dalam kunjungannya, legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu melihat langsung ancaman nyata yang dihadapi petani, khususnya banjir musiman yang kerap menghancurkan hasil tanam menjelang panen.
“Petani kita sudah menunggu berbulan-bulan. Tapi sering kali, saat panen hampir tiba, air tiba-tiba naik dan menenggelamkan semuanya. Tidak ada yang bisa diselamatkan. Ini menyakitkan,” ungkap Hartono, Rabu (25/6/2026).
Kondisi tersebut, menurutnya, sudah berlangsung bertahun-tahun dan menuntut respons nyata dari Pemerintah Kota Makassar. Ia mengingatkan bahwa 300 hektare sawah bukan hanya soal angka, tapi menyangkut keberlangsungan ekonomi warga dan ketahanan pangan kota.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Hartono mengusulkan langkah konkret berupa pengerukan dan penguatan tanggul di sungai yang berada di sisi timur area persawahan.
Sungai ini bermuara ke Waduk Regulasi Nipa-Nipa dan berpotensi menjadi saluran utama pencegah banjir jika ditangani dengan baik.
“Pemerintah Kota harus segera berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai dan juga pemerintah provinsi. Pengerukan sepanjang lima kilometer bisa sangat membantu mengalirkan air dan menyelamatkan lahan pertanian ini,” paparnya.
Ia menambahkan bahwa upaya ini harus menjadi prioritas lintas sektor karena menyangkut stabilitas pangan Makassar dalam jangka panjang.
Hartono menekankan bahwa Romang Tangaya memiliki peran strategis dalam mendukung program swasembada pangan di perkotaan, yang saat ini makin relevan di tengah ancaman perubahan iklim dan krisis distribusi pangan global.
Tak hanya soal banjir, Hartono juga menyinggung akses petani terhadap bahan bakar subsidi, khususnya solar. Sebelumnya, banyak petani kesulitan mendapatkan solar untuk mengoperasikan alat pembajak sawah.
Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang telah memberikan perhatian pada masalah ini, namun menekankan pentingnya pengawasan distribusi.
“Alhamdulillah sekarang petani sudah mulai mendapatkan solar subsidi. Tapi ini harus dikawal terus. Jangan sampai distribusinya kembali tersendat saat musim tanam berikutnya,” ujarnya.
Bagi Hartono, kesejahteraan petani tidak hanya ditentukan saat panen tiba, tetapi juga oleh keberpihakan pemerintah dalam menjamin kelangsungan proses produksi dari ketersediaan sarana produksi, perlindungan lahan, hingga pemasaran hasil pertanian.
Ia berharap aspirasi masyarakat Kampung Romang Tangaya yang telah disampaikan melalui forum-forum resmi dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan yang konkret dan terencana.
Pemerintah Kota, kata dia, harus hadir bukan hanya saat panen, tetapi sepanjang tahun untuk menjamin keberlangsungan sektor pertanian kota.
“Saya harap ini tidak berhenti di catatan rapat. Kalau petani terus dibiarkan menghadapi ancaman banjir dan kesulitan produksi, maka kita juga yang akan merasakan dampaknya,” tutup Hartono.(*)