Makassar,- Program Keluarga Harapan (PKH) kembali menuai keluhan dari warga Kota Makassar, khususnya di Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini.
Warga mengadu, bahwa bantuan sosial tersebut tidak merata dan dinilai tidak tepat sasaran, di mana banyak masyarakat miskin justru tidak terdata sebagai penerima.
Salah seorang warga, Indah (32), menyampaikan bahwa masih banyak tetangganya yang masuk kategori kurang mampu namun tidak pernah tersentuh program bantuan tersebut. Ia menyebut masalah ini sudah berlangsung lama dan belum pernah mendapatkan solusi nyata.
“Di sini masih banyak warga yang kalau kerja gajinya sangat rendah, bahkan jauh di bawah upah minimum. Tapi mereka tidak terdaftar sebagai penerima bantuan PKH. Ini bukan keluhan baru, sudah lebih dari 10 tahun saya sampaikan ke pemerintah dan DPRD, tapi tetap tidak ada perubahan,” keluhnya, Jumat (20/06).
Indah menegaskan bahwa perjuangannya mengangkat isu ini bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan demi hak masyarakat kecil yang selama ini tak diperhatikan.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Demokrat, Rezki, mengaku prihatin dan menyayangkan masih banyaknya penyimpangan dalam pelaksanaan program PKH.
Menurutnya, isu ketidakadilan dalam distribusi bantuan sosial tersebut sudah menjadi aduan rutin yang terus berulang setiap tahunnya.
“Terus terang saya sangat menyesalkan hal ini. Hampir setiap kali saya turun ke masyarakat, keluhan tentang PKH itu selalu muncul. Ini bukan keluhan baru. Artinya ada sesuatu yang sangat keliru dalam sistem pendataan dan verifikasi penerima bantuan ini,” ujar Rezki.
Ia mengungkapkan, tidak sedikit warga yang jelas-jelas tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan justru tercatat dan mendapat hak yang semestinya dinikmati oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.
Rezki bahkan menyebut ada praktik manipulatif dari oknum yang menyalahgunakan kewenangan demi memasukkan keluarga atau kenalan mereka ke dalam daftar penerima PKH.
“Banyak saya temukan sendiri di lapangan, orang yang punya mobil dua, rumah bertingkat, tapi namanya terdaftar sebagai penerima PKH. Sementara warga yang tidak punya penghasilan tetap, hidup pas-pasan, malah tidak dapat apa-apa. Ini kan tidak adil dan mencederai semangat dari bantuan sosial itu sendiri,” tegasnya.
Rezki menilai akar masalahnya terletak pada proses pendataan awal yang tidak objektif, serta lemahnya sistem evaluasi dari pemerintah. Ia pun meminta ketua RT dan RW selaku ujung tombak pemerintahan di level bawah agar bersikap jujur dan transparan dalam melakukan verifikasi ulang data warga.
“Kalau data dasarnya sudah salah, maka bantuan yang disalurkan pasti salah sasaran. Saya minta kepada seluruh ketua RT dan RW untuk tidak main-main dengan data warga. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kita tidak boleh membiarkan yang tidak layak malah mendapat bantuan, sedangkan yang betul-betul miskin dibiarkan menunggu tak pasti,” tukas Anggota Komisi B DPRD Makassar itu.
Ia juga menambahkan bahwa DPRD akan mendorong Dinas Sosial Kota Makassar untuk melakukan pembenahan sistem dan mempercepat pendataan ulang. Ia berharap proses ini tidak hanya sekadar formalitas, tapi benar-benar menghadirkan keadilan sosial bagi masyarakat.
“Saya akan kawal langsung ini ke Dinas Sosial. Kita harus cepat. Karena warga yang saat ini sedang susah, mereka butuh uluran tangan sekarang juga, bukan nanti. Jadi saya minta kepada warga, bersabar dan percaya. Ini akan saya perjuangkan sampai tuntas,” ucap Rezki.
Di sisi lain, Lurah Ballaparang, Edy, turut membenarkan bahwa persoalan bantuan PKH adalah isu utama yang paling banyak dikeluhkan warganya. Ia menyatakan kesiapan pihak kelurahan untuk menindaklanjuti pendataan ulang dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
“Kami di kelurahan sangat terbuka. Kalau ada warga yang memang merasa layak tapi belum terdata, silakan datang ke kantor lurah. Kami akan bantu dan pastikan datanya disampaikan ke Dinas Sosial,” ujarnya.
Edy pun mengapresiasi dukungan dan respons cepat dari DPRD dalam menindaklanjuti keluhan warga. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah kota, kelurahan, dan legislatif dapat segera membenahi persoalan klasik ini agar tidak terus-menerus menjadi polemik tahunan.
“Kami berharap, dengan adanya perhatian langsung dari ibu dewan, bantuan PKH dan juga program lain seperti KIS bisa lebih tepat sasaran dan merata ke warga yang betul-betul membutuhkan,” tutupnya.(*)