Makassar,- Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kota Makassar, Irwan Hasan, menyoroti serius persoalan banjir, buruknya sistem drainase, serta ketimpangan akses pendidikan yang masih dirasakan warga, khususnya di wilayah Rajawali dan sekitarnya.
Hak tersebut disampaikan Irwan Hasan setelah menerima keluhan dari warga Rajawali Kota Makassar.
Menurut Irwan, persoalan banjir dan drainase sudah berlangsung bertahun-tahun dan menjadi keluhan utama warga karena secara langsung mengganggu aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kenyamanan hidup. Banyak titik rawan genangan air masih belum mendapatkan perhatian yang memadai, dan pengerjaan saluran air dianggap belum menyentuh akar persoalan.
“Masalah banjir bukan hanya soal genangan, tapi soal kualitas hidup. Banyak warga tak bisa beraktivitas normal saat hujan deras datang. Drainase yang buruk memperparah keadaan,” ujarnya.
Irwan Hasan menekankan perlunya pendekatan infrastruktur yang lebih terencana dan berkelanjutan, tidak hanya berupa pengerukan sementara atau penambalan. Ia mendesak pemerintah kota untuk segera memetakan kawasan-kawasan rawan banjir dan membuat peta solusi teknis permanen berbasis data dan konsultasi publik.
Di luar persoalan lingkungan, Irwan juga menerima banyak keluhan terkait akses pendidikan, mulai dari kualitas pembelajaran di sekolah negeri hingga keterbatasan akses terhadap program beasiswa, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
“Banyak orang tua yang menyampaikan ke saya bahwa mereka kesulitan membiayai anak-anaknya sekolah. Bahkan ada yang berhenti sekolah bukan karena tidak mau belajar, tapi karena tidak tahu ke mana harus mengakses bantuan,” kata Irwan.
Menurutnya, kondisi ini menandakan bahwa program beasiswa yang ada belum menjangkau seluruh kelompok sasaran. Selain itu, proses pengajuan bantuan pendidikan masih dianggap rumit dan kurang transparan oleh sebagian masyarakat.
Irwan mendorong agar mekanisme beasiswa diperluas dan dipermudah, dengan pelibatan aktif kelurahan dan RT/RW dalam mendata siswa dari keluarga tidak mampu. Ia juga menyarankan agar alokasi anggaran pendidikan diarahkan lebih strategis untuk mendorong pemerataan kualitas dan akses di seluruh kecamatan.
“Pendidikan harus jadi alat untuk mengangkat derajat warga miskin, bukan justru menjadi beban yang membuat mereka semakin tertinggal,” tegasnya.
Politisi PPP ini juga mengingatkan bahwa persoalan drainase dan pendidikan tidak bisa diselesaikan secara sektoral. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) agar solusi yang dirancang bersifat komprehensif dan tidak saling tumpang tindih.
“Pembangunan fisik seperti drainase butuh koordinasi antara Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup, dan kecamatan. Sementara pendidikan perlu sinergi Dinas Pendidikan dengan Dinsos serta Disdukcapil dalam urusan data penerima manfaat,” jelas Irwan.
Irwan Hasan menegaskan bahwa ia akan mengawal seluruh aspirasi tersebut dalam rapat-rapat strategis DPRD Kota Makassar, serta mendorong agar program prioritas 2025 benar-benar berpihak kepada masyarakat yang selama ini merasa luput dari perhatian kebijakan.
“Saya akan pastikan bahwa masalah-masalah yang dikeluhkan warga Rajawali ini masuk dalam pokok pikiran saya. Kita harus bekerja untuk kesejahteraan rakyat, bukan sekadar menyusun program di atas meja,” pungkasnya.(*)