Makassar,- Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Partai Gerindra, Budi Hastuti, menyoroti secara khusus dua persoalan yang masih membayangi kehidupan masyarakat di tingkat akar rumput ketimpangan distribusi beras untuk keluarga miskin (raskin) dan kerumitan dalam proses pengurusan Kartu Indonesia Sehat (KIS) serta BPJS Kesehatan.
Hal tersebut disampaikan Budi Hastuti, setelan menerima keluhan dari warga Dg Tata Lama, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate.
Menurut Budi, hingga saat ini masih banyak warga di Kecamatan Tamalate, khususnya Kelurahan Mangasa, yang belum terjangkau oleh bantuan pangan bersubsidi meski secara ekonomi sangat membutuhkan. Ia menyebut, penyaluran raskin seharusnya mengedepankan akurasi data dan asas keadilan sosial agar tidak terjadi ketimpangan antarwarga dalam satu lingkungan yang sama.
“Banyak warga miskin yang benar-benar membutuhkan justru tidak terdaftar sebagai penerima raskin. Ini menunjukkan ada yang keliru dalam proses pendataan atau distribusi di lapangan,” ujar Budi, Senin (23/6/2025).
Ia menegaskan bahwa pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap mekanisme penyaluran bantuan sosial agar tidak hanya tepat sasaran secara administratif, tetapi juga tepat guna secara sosial. Menurutnya, ketidakmerataan ini tidak hanya berdampak pada masalah pangan, tapi juga memicu ketegangan sosial karena menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat.
Di sisi lain, Budi Hastuti juga menyoroti keluhan warga terkait prosedur pengurusan KIS dan BPJS yang masih membingungkan dan tidak ramah bagi masyarakat kecil. Banyak warga mengaku berulang kali datang ke kantor kelurahan atau Puskesmas tanpa kejelasan alur, bahkan seringkali diminta membawa dokumen yang belum mereka miliki atau tidak dipahami syarat-syaratnya.
“Bayangkan, ada warga yang harus bolak-balik lebih dari tiga kali hanya untuk mengurus BPJS. Mereka tidak tahu mulai dari mana, harus ke siapa, dan bagaimana prosesnya. Ini terlalu rumit untuk masyarakat kecil yang sehari-harinya harus bekerja untuk makan,” ungkap Budi.
Politisi Partai Gerindra ini meminta pemerintah kota untuk menyederhanakan proses pengurusan layanan kesehatan, terutama bagi warga miskin dan lansia, termasuk menyediakan layanan pendamping atau sistem jemput bola yang bisa membantu warga mengakses haknya secara layak.
Ia juga menekankan bahwa transparansi dan kejelasan informasi sangat krusial agar warga tidak merasa tersesat dalam sistem birokrasi yang terlalu teknis.
“Program kesehatan seperti KIS dan BPJS sangat penting, tapi kalau prosesnya terlalu birokratis dan minim pendampingan, maka yang seharusnya jadi solusi malah jadi beban,” tegasnya.
Budi Hastuti menyatakan bahwa kedua isu ini raskin dan KIS/BPJS akan ia bawa secara khusus dalam pembahasan di Komisi D DPRD Makassar.
Ia mendorong adanya perbaikan sistem distribusi bantuan sosial serta pembaruan sistem pelayanan kesehatan yang lebih adaptif terhadap realitas sosial masyarakat.
“Saya akan kawal ini di DPRD. Kami tidak boleh biarkan rakyat terus bingung hanya karena birokrasi yang tidak peka. Negara harus hadir bukan hanya di atas kertas, tapi juga di dapur rakyat dan ruang tunggu Puskesmas,” tandasnya.
Budi juga mengapresiasi peran pemerintah kelurahan yang telah berupaya menyosialisasikan program-program sosial dan kesehatan. Namun ia mendorong agar langkah tersebut ditingkatkan dengan melibatkan kader-kader lokal dan tokoh masyarakat untuk memperluas jangkauan edukasi kepada warga.
“Masih banyak warga yang bahkan tidak tahu bahwa mereka berhak atas raskin atau KIS. Ini bukan soal malas, tapi karena tidak ada yang memberi penjelasan. Tugas kita semua untuk menjangkau mereka,” ujarnya.
Budi menyerukan pentingnya sinergi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat sipil agar solusi yang dihasilkan benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
“Jika kita ingin membangun Makassar yang inklusif dan berkeadilan, maka kita harus mulai dari masalah paling dasar. Raskin dan akses layanan kesehatan adalah pintu awal untuk kehidupan yang lebih layak,” pungkasnya.(*)